Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut penanya sebagai arogan serta menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan membuat banyak pihak bereaksi.
Pasca pernyataan tersebut yang viral di media sosial dan mendapatkan kritik beragam, Cucun kemudian meminta maaf atas komentarnya yang dianggap menyinggung profesi ahli gizi. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa tujuannya adalah meluruskan maksud dari pembahasan yang berlangsung di forum tersebut.
Cucun juga menambahkan bahwa usulan untuk mengganti diksi ‘ahli gizi’ menjadi ‘tim quality control’ dalam program SPPG adalah wacana yang belum pasti akan diterapkan. Ia pun berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini dengan beberapa pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih baik.
Perkembangan Terkini Terkait Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurizal
Beberapa waktu setelah pernyataannya, Cucun melakukan pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk mengoptimalkan peran ahli gizi dalam program MBG untuk menjawab kekhawatiran yang muncul setelah pernyataan sebelumnya.
Ketika ditanya mengenai permohonan maaf secara langsung kepada Persagi, Cucun menjelaskan bahwa ia sudah mengungkapkan permohonan maaf lewat media sosialnya. Dia menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang konstruktif.
Meskipun Cucun menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas sebagai pengawas ketika memberikan pernyataan tersebut, banyak yang tetap merasa bahwa pernyataannya tidak tepat dan berisiko terhadap profesi ahli gizi. Terlebih, pernyataannya tentang menghapus diksi ‘ahli gizi’ dianggap dapat merendahkan standar profesional dalam bidang kesehatan gizi.
Analisis dan Respon terhadap Usulan Perubahan Nomenklatur Ahli Gizi
Usulan untuk mengganti istilah ‘ahli gizi’ di dalam SPPG juga dipandang sebagai upaya untuk mencari solusi atas kekurangan tenaga ahli gizi di lapangan. Namun, banyak kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat mengganggu kualitas program gizi yang sudah ada, berpotensi memberikan tugas yang tidak sesuai kepada pihak yang tidak kompeten.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya adanya sarjana gizi dalam pelaksanaan SPPG. Dia menyatakan bahwa meskipun ada kelangkaan tenaga ahli gizi, program tersebut harus tetap derita/diisi oleh orang-orang yang memahami gizi secara mendalam.
Dadan juga menambahkan bahwa program ini dirancang untuk memastikan adanya standardisasi dalam menu yang akan diberikan kepada penerima manfaat, sehingga kualitas gizi tetap terjaga. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari tenaga ahli gizi, ada risiko besar akan terjadinya kekurangan gizi bagi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
Persepsi Publik tentang Kontroversi Cucun dan Dampaknya
Pernyataan Cucun di forum tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara politikus dan tenaga profesional di bidang kesehatan. Tanggapan keras dari publik juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap anggapan bahwa aspek kesehatan, khususnya gizi, bisa diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan.
Kritikan yang ramai di media sosial menunjukkan bahwa banyak orang merasa terwakili oleh suara keras para ahli gizi. Mereka menganggap bahwa profesi ini memiliki komponen ilmu yang tidak bisa dikesampingkan, dan harus diperjuangkan agar tetap mendapatkan tempat dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan publik.
Melalui kejadian ini, diharapkan akan ada kesadaran yang lebih baik dari pihak legislatif mengenai pentingnya melibatkan ahli gizi dalam setiap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk memperhatikan suara profesional dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas.
